Kantong Kelas Menengah RI: 5 Beban Berat yang Mengancam Kesejahteraan di 2025

Web.id Assalamualaikum semoga hari ini menyenangkan. Dalam Tulisan Ini mari kita telaah berbagai sudut pandang tentang News, berita. Artikel Ini Menyajikan News, berita Kantong Kelas Menengah RI 5 Beban Berat yang Mengancam Kesejahteraan di 2025 Tetap ikuti artikel ini sampai bagian terakhir.

Pemerintah berencana menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025. Namun, beberapa barang dan jasa tetap tidak dikenakan PPN, seperti kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan transportasi.

Selain PPN, pemerintah juga berencana menerapkan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) untuk mengendalikan konsumsi gula masyarakat.

Iuran BPJS Kesehatan juga dikabarkan akan naik pada 2025, terutama untuk kelas I dan II. Kenaikan ini bertujuan untuk memperbaiki struktur iuran dan mengimbangi tingginya klaim BPJS.

Pemerintah juga berencana memangkas subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 2025. Hal ini akan berdampak pada kenaikan harga BBM di tahun depan.

Selain risiko eksternal, ekonomi masyarakat juga dihantui oleh risiko internal, seperti rencana pemerintah menerapkan dana pensiun wajib bagi pekerja. Iuran tambahan ini dikhawatirkan akan mengurangi pendapatan masyarakat.

Pemerintah telah mengusulkan target penerimaan cukai sebesar Rp244,2 triliun pada 2025, naik 5,9% dari tahun sebelumnya. Pengenaan cukai pada MBDK diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dan menjaga kesehatan masyarakat.

Namun, penerapan kebijakan-kebijakan ini masih bergantung pada keputusan pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Pemerintah juga telah melakukan simulasi dampak kenaikan tarif PPN menjadi 12% untuk melihat dampaknya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mewanti-wanti adanya 4 risiko global yang menghantui pelaksanaan APBN 2025, yaitu suku bunga global, meningkatnya tensi geopolitik, pertumbuhan ekonomi global yang stagnan, dan gejolak pasar keuangan.

Risiko-risiko ini dikhawatirkan akan menekan daya beli dan menguras kantong warga. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempersiapkan langkah-langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak negatif dari kebijakan-kebijakan tersebut.