DKPP Gelar Rakor, Tekan Pelanggaran Etik Pilkada 2024

Web.id Dengan nama Allah semoga kalian selalu berbahagia. Saat Ini aku mau menjelaskan berbagai manfaat dari Pemilu, Etik. Ulasan Artikel Seputar Pemilu, Etik DKPP Gelar Rakor Tekan Pelanggaran Etik Pilkada 2024 Ikuti terus penjelasannya hingga dibagian paragraf terakhir.

DKPP Gelar Rakor Penyelenggara Pemilu untuk Jaga Integritas Pilkada 2024

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengumpulkan 622 penyelenggara pemilu dalam Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu di Jakarta pada 4-6 November 2024. Ketua DKPP Heddy Lugito menekankan pentingnya menjaga integritas demi terwujudnya Pilkada 2024 yang berintegritas.

Dalam rakor tersebut, peserta mendapatkan materi dari narasumber kredibel, termasuk ketua KPU RI, ketua Bawaslu RI, pejabat Kemendagri, Kapolda Metro Jaya, Panglima Kodam Jayakarta, dan anggota DKPP periode 2012-2017 Nur Hidayat Sardini.

DKPP Terima 584 Aduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

DKPP telah menerima 584 aduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) hingga November 2024. Sekretaris DKPP David Yama mengatakan, 17 provinsi yang mengikuti rakor ini menyumbang 307 aduan atau 52,76 persen dari seluruh aduan yang diterima DKPP.

Dari 584 aduan tersebut, 270 aduan sudah masuk perkara yang teregistrasi. Kebanyakan aduan yang diterima adalah tentang tahapan Pemilu 2024. Sumatera Utara berada di urutan pertama dengan 65 aduan, diikuti Jawa Barat 41 aduan, Jawa Timur 39 aduan, dan Sumatera Selatan 38 aduan.

DKPP Berharap Rakor Tingkatkan Etika dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu

DKPP berharap kegiatan rakor ini dapat memicu dan memacu sense of ethics dan aspek profesionalitas dari 622 peserta rakor menjadi lebih baik. David Yama mengatakan, Kami berharap tingkat pelanggaran kode etik saat Pilkada 2024 dapat ditekan melalui Rakor Penyelenggara Pemilu ini.

DKPP telah memberhentikan 56 penyelenggara pemilu pada tahun ini. Data ini menunjukkan kesadaran masyarakat yang semakin tinggi akan pentingnya pengawasan dalam proses pemilihan.