Pemerintah Hapus Utang Petani dan Nelayan, Prabowo Teken Aturan

Web.id Mudah-mudahan selalu ada harapan di setiap hati. Dalam Waktu Ini saya akan mengulas berbagai hal menarik tentang Ekonomi, Pertanian, Perikanan. Informasi Mendalam Seputar Ekonomi, Pertanian, Perikanan Pemerintah Hapus Utang Petani dan Nelayan Prabowo Teken Aturan Jangan lewatkan bagian apapun keep reading sampai habis.

Pemerintah Luncurkan Program Penghapusan Utang UMKM Sektor Pertanian

Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 yang mengesahkan penghapusan utang macet bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan. Presiden menekankan bahwa pelaksanaan teknis peraturan ini akan diawasi oleh kementerian dan lembaga terkait.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sebelumnya telah mengungkapkan rencana pemerintah untuk menghapus dan menagih kredit UMKM. Pemerintah Prabowo Subianto juga akan membangun sawah baru di lahan seluas 500.000 hektar di Kalimantan Selatan untuk membantu mencapai swasembada pangan.

Kementerian Pertanian Bantah Keberadaan Sawit di Lahan Food Estate

Kementerian Pertanian membantah adanya perkebunan kelapa sawit di kawasan food estate di Kalimantan Tengah. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah berharap langkah ini dapat memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan bagi petani, nelayan, dan UMKM lainnya.

Peraturan tersebut ditandatangani di Istana Merdeka pada Selasa, 5 November 2024. Dalam acara penandatanganan tersebut hadir beberapa pejabat, di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas, Panglima TNI Agus Subiyanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung Sianitiar Burhanuddin, dan Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra.

Pemerintah Berharap Program Ini Bangkitkan Optimisme UMKM

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin, 4 November 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa langkah ini akan merangsang kegiatan ekonomi dengan merealisasikan kredit. Ia berharap inisiatif ini akan menginspirasi optimisme dan antusiasme baru di kalangan UMKM di seluruh Indonesia.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya telah mengonfirmasi penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai kepala Otorita IKN. Ini akan memungkinkan mereka untuk melanjutkan pekerjaan mereka dan berkontribusi pada kemajuan bangsa, katanya.

Pemerintah juga telah menginstruksikan Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas untuk meninjau semua peraturan guna memfasilitasi Indonesia Emas 2045.